TANJUNGPINANG, kabarkepri.co.id ] - Pemko Tanjungpinang perkuat digitalisasi pajak dan retribusi daerah guna tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan minimalkan kebocoran penerimaan.
Hal itu dibahas dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama Bank Riau Kepri Syariah di kantor BRKS Tanjungpinang, Rabu (13/5).
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Tanjungpinang, Zulhidayat jelaskan, TP2DD program pemerintah pusat yang ikut jadi penilaian kinerja daerah. Menurutnya, digitalisasi pendapatan perlu diperkuat karena manfaatnya besar untuk dongkrak penerimaan.
“Potensi PAD sebenarnya ada, tapi diduga masih ada sedikit kebocoran. Solusinya digitalisasi pendapatan,” ujarnya.
Zulhidayat mencontohkan Banjarmasin yang mampu naikkan PAD dua kali lipat dalam 2-3 tahun setelah terapkan digitalisasi pendapatan.
“TP2DD ini jangan hanya jadi mandat, tapi benar-benar dorong peningkatan PAD,” ucapnya.
Kesiapan masyarakat pakai pembayaran non-tunai juga jadi perhatian, termasuk penggunaan mobile banking dan QRIS untuk bayar pajak dan retribusi. Edukasi ke masyarakat perlu digencarkan agar transaksi digital jadi kebiasaan.
“Kalau masyarakat sudah familiar non-tunai, mereka tidak lagi pilih bayar tunai,” katanya.
Branch Manager BRKS Tanjungpinang, Baharudin, jelaskan digitalisasi transaksi di Tanjungpinang sudah berjalan, tapi belum optimal. Berdasarkan evaluasi BI, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Tanjungpinang sempat tinggi, namun turun pada 2025.
“BRK sifatnya supporting system. Kemarin dibahas bersama BI, mungkin ada data pendukung belum disertakan saat input data sehingga nilai Tanjungpinang menurun,” ujarnya.
Dalam pertemuan, Pemko Tanjungpinang juga evaluasi digitalisasi pajak dan retribusi sekaligus susun roadmap TP2DD 2026-2030. Lewat roadmap ini, seluruh perangkat daerah akan dilibatkan untuk percepat transaksi non-tunai di pemerintahan.(**)
