BATAM, kabarkepri.co.id ] - PLN Batam klarifikasi pemberitaan di media online terkait dugaan keterlibatan oknum di layanan kWh Meter Multiguna Kumpul Sementara (MKS) di beberapa permukiman Batam. Klarifikasi ini bentuk komitmen jaga transparansi seeta meluruskan pemahaman layanan Listrik ke masyarakat.
PLN Batam menegaskan bahwa layanan MKS itu solusi sementara buat kawasan belum punya legalitas lahan, seperti kawasan ruli. Skemanya agar warga tetap mendapatkan Listrik lebih aman, tertib dan terkontrol, tetap perhatikan keselamatan dan aturan.
Manager UP3 PLN Batam Area Batam Center, Muarifanto menjelaskan, sistem ini jalan sejak 2018. Berawal namanya MCS, lalu dikembangkan jadi MKS sampai saat ini. Pengembangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Listrik di wilayah dengan kondisi sosial dan tata ruang beragam.
"PLN Batam menegaskan tanggung jawab perusahaan hanya sampai di meteran Listrik yang terpasang resmi. PLN tidak memiliki kewenangan dan tidak terlibat untuk menyalurkan Listrik dari meteran ke rumah warga, apalagi mengelola tarif Listrik yang didistribusikan di luar titik meteran, " ujar Muarifanto.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, MKS nggak diperuntukkan buat menyalurkan Listrik, jadi tidak ada domain instalasi distribusi ke pelanggan akhir. Kalau ada praktik penyaluran di luar ketentuan, itu di luar sistem resmi PLN Batam.
Muarifanto menambahkan, MKS bisa diterapkan di kawasan ruli dengan penempatan lokasi yang penuhi aspek legal & teknis. Tujuannya jaga keselamatan dan keandalan sistem kelistrikan.
"Terkait isu yang berkembang, PLN Batam akan melakuka pengcekan langsung ke lapangan buat memastikan kondisi sebenarnya. PLN tidak mentolerir penyimpangan atau dugaan keterlibatan oknum. Kami menghimbau masyarakat agar melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran lewat mekanisme resmi," tambahnya.
PLN Batam komit menjaga transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan dan pastikan sistem Listrik andal serta aman buat semua pelanggan. PLN juga mengapresiasi media sebagai mitra strategis untuk menyampaikan informasi berimbang dan edukatif ke warga.(**)
