BATAM, kabarkepri.co.id ] - DPRD Kota Batam resmi sahkan Ranperda Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAMKR) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Jumat (8/5) siang. Ranperda ini merupakan usulan inisiatif DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi tiga wakil ketua. Hadir Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pejabat Pemko, BP Batam, Forkopimda, pengurus LAM Kota Batam, dan jurnalis.
Pengesahan Perda LAMKR jadi agenda kedua setelah DPRD bahas tanggapan Wali Kota atas Ranperda Sampah dan bentuk Pansus.
Dalam laporannya, Ketua Pansus, Muhammad Yunus SPi, yang juga Sekum LAM Kota Batam tegaskan, Perda LAMKR penting untuk jaga identitas budaya Melayu di tengah modernisasi dan heterogenitas Batam sebagai kota industri, perdagangan, investasi, dan pariwisata.
“LAM tidak hanya simbol budaya, tapi institusi strategis yang jaga marwah budaya, perkuat kohesi sosial, dan jadi mitra pemerintah,” ujarnya.
Pansus kutip pesan budayawan Melayu Tenas Effendy, “Melayu itu bukan hanya suku, tetapi cara memandang kehidupan dengan adab dan marwah.”
Pembahasan Ranperda dilakukan intensif bersama Pemko, LAM, tenaga ahli, pakar budaya Prof Abdul Malik, hingga studi banding ke Yogyakarta.
Perda ini mengatur kewenangan pemda di bidang kebudayaan, asas dan tujuan lembaga adat, tugas LAM, hubungan dengan pemda dan paguyuban, Hari Jadi LAM 10 September, upacara adat, gelar adat, pelestarian budaya, keprotokolan, kerja sama, hingga pendanaan. Ranperda terdiri dari 14 bab dan 46 pasal.
Setelah seluruh anggota DPRD setuju, Kamaluddin ketok palu tanda pengesahan. Wali Kota, Amsakar Achmad, beri apresiasi dan sebut Perda ini bukan formalitas hukum, tapi benteng pertahanan budaya.
“Kita ingin Batam maju secara ekonomi, tapi juga kaya budaya. Anak cucu kita tetap bisa berpantun, tahu cara menyapa dengan salam dan sembah, serta bangga jadi bagian masyarakat Melayu Kepri,” kata Amsakar.
Rapat ditutup dengan pantun dan peragaan busana adat Melayu.(**)
