NATUNA,kabarkepri.co.id ] – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang berlokasi di Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Rabu (1/7) sore.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan program strategis penguatan ekonomi kerakyatan berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Dalam peninjauan tersebut, Wagub Nyanyang didampingi oleh Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Camat Bunguran Selatan, unsur Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Berdasarkan data yang dipaparkan di lapangan, Pemerintah Kabupaten Natuna menargetkan pembentukan 57 Koperasi Desa Merah Putih yang akan tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Saat ini, sebanyak 34 unit koperasi tengah dalam tahap pembangunan dan persiapan operasional, sementara 1 unit koperasi lainnya telah berdiri dan mulai beroperasi.
Wagub Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak utama ekonomi desa. Menurutnya, pengelolaan yang profesional akan mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
"Koperasi ini adalah wadah pemberdayaan. Perannya sangat krusial dalam mendukung pengembangan usaha mikro, meningkatkan produktivitas warga, serta memperluas akses masyarakat terhadap peluang-peluang usaha yang ada di daerah," ujar Nyanyang
Lebih lanjut, Wagub menyampaikan bahwa Pemprov Kepri berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan dan penguatan kelembagaan koperasi. Langkah ini merupakan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah dari tingkat paling bawah.
Peninjauan di Desa Cemaga Utara ini menjadi penutup rangkaian agenda kerja Wagub Nyanyang di Kabupaten Natuna pada hari tersebut. Kunjungan ini menegaskan komitmen Pemprov Kepri dalam mengawal pembangunan infrastruktur ekonomi kerakyatan di wilayah terdepan Indonesia agar berjalan lancar dan berdaya guna bagi masyarakat luas.(**)
